ERATERANG (Surat Keterangan Online)

A.	PERSYARATAN
	1.  KTP
	2.  SKCK yang masih berlaku
	3.  Foto pribadi background Latar Merah 4x6 (2 lembar)
	4.  Surat Permohonan
	5.  Materai @Rp10.000,-
	6.  Biaya PNBP @Rp10.000,- (per surat)
B.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR
	1.  Pemohon WAJIB memiliki Email Pribadi;
	2.  Mengakses halaman pada alamat: https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id;
	3.  Mendaftar sebagai pengguna (jika belum memiliki akun di Eraterang), dengan klik daftar dengan email, 1 akun pengguna Eraterang dapat memohonkan/menambahkan lebih dari 1 (banyak) surat keterangan;
	4.  Buka email anda dan lakukan Aktivasi Pengguna, jika pada Inbox folder tidak terdapat email masuk dari Eraterang, silakan cek Spam folder;
	5.  Lalu Login kembali ke Eraterang dan mulai membuat Permohonan Surat Keterangan dengan mengisi formulir di halaman tersebut;
	6.  Cetak Surat Permohonan yang sudah ditambahkan tadi dari Eraterang lalu tandatangani Surat tersebut
	7.  Tunggu proses verifikasi data dan identitas pemohon pada satker Pengadilan yang ditujukan Permohonan Surat Keterangan. Pada Surat Permohonan yang sudah dicetak dan ditandatangani sebelumnya, terdapat QR Code yang
	dapat berfungsi untuk mengetahui proses Permohonan Surat Keterangan dan Validasi Surat Keterangan. Caranya adalah dengan melakukan Scan/Pemindaian QR Code menggunakan smartphone, aplikasi dapat menggunakan
	Barcode Scanner. Selain Scan/Pemindaian QR Code, setiap proses akan mendapatkan notifikasi berupa email;
	8.  Setelah proses verifikasi data dan identitas pemohon selesai, pemohon dapat mengambil Surat Keterangan tersebut dengan membawa kelengkapan berupa Surat Permohonan yang telah ditandatangani, KTP Asli dan foto
	copy dilegalisir, Pas Foto Pemohon;

PTSP KEP. HUKUM 

MAKLUMAT PELAYANAN

"RAPAT PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM) dan PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS (ZI)"

Piru, 15 Februari 2021 - Setelah memperoleh nilai Akreditas "A" Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dituntut untuk bergerak maju mewujudkan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Sebagai salah satu satuan kerja yang ditunjuk mewujudkan Zona Integritas untuk membangun WBK dan WBBM kita perlu segera menindaklanjuti Surat Dirjen Badilum Nomor 265 / DJU / OTO.03 / 2/2021 tanggal 11 Februari 2021 Perihal permintaan pengisian LKE dan mengunggah data mendukung LKE dengan pengawasan pengawasan Pemesanan tiap Area agar dapat memulai kerja nyata, ujar AGUS TRIYANTO, SH, Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu. Sementara itu MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, SH, M.